Solusi Mengatasi Macet di Puncak

Kawasan Puncak menjadi penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor dari sektor pariwisata, dimana sektor ini menyumbang sekitar seperempat dari Rp. 1,7 triliun PAD pada tahun 2014. Tak heran jika kawasan ini menjadi salah satu Kawasan Wisata Unggulan di Jawa Barat.

Geliat pariwisata di kawasan Puncak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Hal ini terbukti dari banyaknya mata pencaharian masyarakat yang terkait dengan pariwisata, yaitu sektor jasa (53%) serta perdagangan, hotel dan restoran (20%). Tapi ironisnya, menurut data BPS tahun 2014, angka rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan Puncak, yang meliputi Ciawi, Megamendung dan Cisarua hanya sebesar 73,71. Angka tersebut masih dibawah rata-rata angka IPM Kabupaten Bogor sebesar 74,25. Meskipun angka IPM sebesar 73,71 tergolong tinggi, namun fakta ini seolah menunjukkan bahwa laju pembangunan obyek wisata, hotel, villa dan restoran di kawasan Puncak tidak serta merta menjadikan kualitas hidup (dimensi kesehatan, pengetahuan dan daya beli) masyarakatnya lebih baik dibanding masyarakat Kabupaten Bogor pada umumnya. Di sisi lain, masyarakat di kawasan Puncak harus menanggung dampak negatif akibat eksploitasi pariwisata seperti kemacetan, ketidaknyamanan dan kerusakan lingkungan.

Hasil penelitian Dwikorawati (2012) mengungkapkan fakta bahwa status keberlanjutan kawasan Puncak untuk pengembangan pariwisata menunjukkan nilai indeks keberlanjutan sebesar 34,74 (kurang dari 50) yang berarti status kawasan Puncak untuk pengembangan pariwisata adalah tidak berkelanjutan. Penelitian ini melibatkan analisa multi dimensi yang terdiri dari dimensi hukum dan kelembagaan, dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya dan dimensi sarana prasarana. Dari 5 dimensi yang dianalisa, hanya dimensi ekonomi saja yang menunjukkan status keberlanjutan (67,87). Pada tahun 2009, uang yang dibelanjakan oleh wisatawan di kawasan Puncak diperkirakan sebesar Rp. 1.935.695.900.264, dengan alokasi terbesar untuk penginapan (34.93 %), transportasi (16.53 %), makanan & minuman (16.22 %), serta belanja (15.48 %). Obyek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah Taman Safari Indonesia (47,92 % dari sekitar 1.335.443 wisatawan). Sekitar 39.564 kendaraan menjejali jalan kolektor sepanjang 25,2 Km saat weekend. Wisatawan pun mengeluhkan soal kemacetan (46,67 %) serta pertumbuhan pedagang kaki lima yang sangat mengganggu kenyamanan dan keindahan serta menimbulkan kemacetan (33,3 %).

Senada dengan itu, petisi online yang dibuat oleh Nur Zakaria di www.change.org/p/wujudkan-kawasan-puncak-bebas-macet-di-2016 pada Agustus 2015 langsung ditandatangi oleh 126 netizen di Puncak hanya dalam sekejap. Berikut sebagian alasan penandatanganan petisi :
——————————————————————————————————-
Septi Rachman : Mengganggu kenyamanan dalam bepergian beraktifitas kerja, selalu terlambat
Rizki Maulana : Saya warga Puncak, sudah jenuh dgn kemacetan jalur puncak…mengganggu mobilitas warga asli puncak
Agung Setyo Panca : Saya paling males kalo week end ato hari libur nasional….susaah mau pergi was was melulu…Takut macet sama orang Jakarta….Kita yang penduduk asli malah susaah diatas kesenangan orang Jakarta yang membuat macet
Farhan Almazi : Berharap Puncak gak macet setiap saya pulang kerja di jakarta tiap pagi khususnya sabtu minggu waktu saya habis di jalan sampai 4 jam lebih saya nyampe rumah kesel abis dah ..orang pengen istirahat malah makin parah kena macetnya dikira gw robot apa ? Kalo masalah buka tutup jalur sebaiknya 1 jam sekali jangan sampe lebih dari 2 jam atau bahkan 3 jam .. lama bgt tuhh .. Org lain sih enak pada liburan lah gw kena imbasnya .. tolong lebih ditertibkan lagi lah pokoknya klo bisa samain kyk bandung yg lebih tertata rapi dan bnyak tempat atau fasilitas buat anak2 muda dan masyarakat ..
Dodi Indrawan : Saya muak tiap weekend harus ada sistem one way di Gadog, imbasnya macet dimana-mana!
Mesayu Rena Soviana : karena rumah nenek sayah di Cisarua..setiap libur mau jenguk nenek jadi bikin males gara2 polisi yang bikin acak adut jalur Cisarua Puncak
Radita Angraeni : Saya warga di daerah jalur Puncak yang keberatan dengan adanya sistem buka tutup jalur,karena sangat mengganggu aktifitas kami dan tidak menjadi solusi dalam mengurai kemacetan
Dewi Oktaviani : Tanda tangan aaah….lieur itu pas pulang ke rumah lagi long weekend….kebayaaaang hari senin 16 Agustus kemaren stuck di depan RS Ciawi dari jam setengah 7 malem sampe jam setengah 12 malem…hikssss….padahal tinggal berapa ratus meter lagi sampe ke rumah…kabina binaaa 🙁
Laras Ratih Maheswari : Saya bekerja di Cisarua. Semakin hari kemacetan semakin parah dan melelahkan. Kasihan anak sekolah ! Tiap sore mereka pulang, bisa kena macet sampai 2-3 jam!

——————————————————————————————————-

Menurut Cooper et al. (1993:95), daya dukung sebuah kawasan wisata didefinisikan sebagai level kehadiran wisatawan yang menimbulkan dampak pada masyarakat setempat, lingkungan, dan ekonomi yang masih dapat ditoleransi baik oleh masyarakat maupun wisatawan itu sendiri dan memberikan jaminan sustainability pada masa mendatang. Mengacu pada pernyataan tersebut, jelas sekali bahwa daya dukung wisata di kawasan Puncak sudah tidak memadai. Dampak negative pariwisata Puncak yang sudah tidak dapat ditoleransi adalah kemacetan.

Berita soal macet di Puncak selalu diliput oleh televisi dan koran nasional. Sayangnya, berita yang berulang-ulang itu tidak cukup menggerakkan hati pihak yang berwenang untuk segera mengatasi kondisi tersebut. Sistem one way yang diberlakukan oleh Polres Bogor seolah menjadi pil pahit yang jelas-jelas tidak menyembuhkan penyakit tetapi harus ditelan oleh masyarakat Puncak. Bagaimana tidak, jam berlaku one way yang disesuaikan dengan jam datang dan jam pulang wisatawan membuat masyarakat Puncak harus me-reschedule agenda hariannya sesuai dengan jadwal one way. Masalah kemacetan seolah sudah “take for granted” bagi orang-orang yang “nekat” tinggal di kawasan Puncak. Jika pada tahun 2016 terdapat 116 hari libur nasional dan weekend (hari Sabtu – Minggu), maka selama minimal 116 hari tersebut masyarakat Puncak harus bergelut dengan kemacetan, bukan untuk berlibur dan bersenang-senang seperti para wisatawan itu, tapi untuk sekedar belanja ke pasar atau membawa buah hati yang sedang demam ke klinik terdekat.

Sebenarnya, ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah macet di Puncak jika ada kemauan dan i’tikad baik dari Pemerintah. Alternatif solusi yang bisa dilaksanakan diantaranya adalah :

1. Pemerintah mengembalikan fungsi trotoar dan bahu jalan di sepanjang jalur Puncak agar sesuai dengan peruntukannya. Trotoar dan bahu jalan bukan tempat untuk berjualan atau parkir. Penertiban diprioritaskan di titik-titik kemacetan seperti perempatan Ciawi, pertigaan Gadog, tanjakan Selarong, simpang Megamendung, pasar Cisarua hingga Warung Kaleng.

2. Pemerintah dan swasta bekerjasama untuk mengadakan transportasi massal yang nyaman dan membatasi kendaraan pribadi di hari libur.

3. Pemerintah mempercepat pembangunan Jalur Puncak 2 untuk mengurangi beban jalan raya Puncak.

4. Pemerintah menerapkan moratorium pemberian ijin mendirikan Ruko, Hotel, Restoran, Obyek Wisata maupun fasilitas umum lain yang berpotensi menambah kemacetan.

5. Pemerintah mendorong pembangunan yang merata untuk mengurangi pola perkembangan kota yang linier. Perkembangan kota saat ini terpusat di sepanjang jalan raya Puncak, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan.

Kalau alternatif solusi di atas tidak segera dijalankan, berarti yang bermasalah bukan lagi soal macet di Puncak, tapi masalahnya ada di Pemerintah yang seharusnya melayani rakyatnya.

Referensi :
bogorkab.go.id
Dwikorawati, Syarifah S. 2012. Model Kebijakan Pengelolaan Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Institut Pertanian Bogor.
poentjakweg.com

Komentar dari pengguna Facebook
Bagikan ini ke temanmu :

Apa komentarmu ?

Tulis di sini

Alamat email akan disembunyikan. Terimakasih.


*